Hasil Kajian Pemerintah Soal Reklamasi Berubah 180 Derajat dalam 3 Bulan, Kok Bisa?

Pro dan kontra mengenai reklamasi Teluk Jakarta terus bergulir. Meskipun pemerintah melalui Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sudah memutuskan untuk melanjutkan mega proyek tersebut tetapi upaya-upaya dari berbagai kalangan untuk membalik keputusan tersebut masih berlangsung. Masih segar diingatan kita para mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI dan UNJ melakukan aksi demonstrasi damai untuk menentang reklamasi.


Jembatan yang menghubungkan pulau hasil reklamasi dengan 'mainland Jakarta'.

 Para mahasiswa diundang untuk melakukan perundingan dengan Menko. Dalam pertemuan tersebut mahasiswa mengungkap 3 tuntutan kepada pemerintah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Pertama, menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta dan menuntut Pemerintah bertindak tegas menghentikan seluruh proyek reklamasi Teluk Jakarta.  

Kedua, meminta pemulihan fungsi lingkungan hidup di wilayah pesisir utara Jakarta.

Ketiga, pencabutan Keputusan Gubernur Pemprov DKI Jakarta Nomor: 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT.Muara Wisesa Samudra dan juga izin pulau lainnya.

Ternyata dalam pertemuan tersebut tidak ada hasil memuaskan yang dicapai oleh perwakilan mahasiswa tersebut. Luhut selaku wakil pemerintah masih keukeuh untuk melanjutkan reklamasi. Dan mahasiswa juga menegaskan komitmen mereka untuk terus menentang reklamasi. Bahkan menurut perwakilan mahasiswa, Ketua BEM UI Arya Ardiansyah, pihak Kemenko juga menghapus rekaman dialog antara mahasiswa dan Menko. Arya menyayangkan sikap ini karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan rencana pemerintah terkait reklamasi Teluk Jakarta.  

Menurut perwakilan BEM UI, Arya Ardiansyah, rekaman pertemuan antara perwakilan mahasiswa dengan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dihapus oleh pihak Kemenko. Hal ini mencederai konsep keterbukaan publik mengenai proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Lebih lanjut Arya membeberkan bahwa kebijakan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan terlalu dipaksakan. Bahkan ia rela menabrak berbagai kaidah yang ada, baik kaidah hukum dan norma sosial. Salah satunya adalah penilaian bahwa Menko Luhut telah berani menabrak norma hukum terkait reklamasi Pulau G, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan adanya moratorium terhadap proyek pulau palsu itu.

Akhirnya dalam pertemuan antara mahasiswa dengan Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman pada hari Selasa 13 September 2016, tidak ada kesepakatan yang dicapai. Pasalnya tidak ada penjelasan apa pun yang bisa disampaikan dengan baik oleh Luhut tentang alasan melanjutkan proyek reklamasi pulau G itu.

Selain itu, terkait dengan dampak sosial bagi kehidupan nelayan asli pesisir pantai Jakarta, Arya mengatakan jika Menko Luhut juga tak sanggup menjelaskan dengan baik. Bahkan Arya juga menegaskan, upaya reklamasi Pulau G tersebut adalah bentuk bahwa Negara sama sekali tidak bersedia memperhatikan dampak negatif dari proyek reklamasi tersebut. Padahal jelas disebutkan Arya, salah satu dampak yang menonjol adalah rusaknya ekosistem laut di Teluk Jakarta. 

Memang jika ditelaah lebih lanjut ada kejanggalan besar yang terjadi dalam jangka waktu 3 bulan setelah penggantian Rizal Ramli sebagai Menko Maritim, terkait reklamasi, terutama untuk pulau G. Pasalnya hasil kajian terbaru yang dikeluarkan pemerintah terkait kejelasan proyek reklamasi Teluk Jakarta bertolak belakang dengan rekomendasi yang telah dipaparkan sebelumnya.

Mengacu pada hasil konferensi pers pada tanggal 30 Juni 2016 di Kantor Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), ada beberapa faktor yang membuat mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli memvonis pengembang Pulau G (PT Muara Wisesa Samudra/PT ) telah melakukan pelanggaran berat sehingga pembangun proyek harus dihentikan permanen.

Pelanggaran berat yang dimaksud, yaitu pengembang membangun pulau reklamasi di atas kabel laut milik PT PLN. Selain itu, pembangunan pulau G juga mengganggu alur pelayaran dan lalu lintas kapal nelayan. PT MWS juga dinyatakan membangun secara sembarangan sehingga merusak lingkungan biota laut di sekitarnya.

Tiga bulan berselang, faktor-faktor yang memberatkan pengembang yang merupakan anak perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) tersebut, justru bukan menjadi masalah besar bagi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan tidak ada masalah pada pelaksanaan reklamasi Teluk Jakarta.

Kementerian Perhubungan pada 31 Agustus 2016 menyatakan perairan di sekitar Pulau G bukan alur pelayaran. Jalur tersebut hanya digunakan untuk perlintasan nelayan. Alur pelayaran perikanan dari atau ke Pelabuhan Muara Angke melalui kanal vertikal dengan lebar 300 meter. Adapun, jumlah lajur kapal yang dapat melintasi kanal berkisar antara 12-15 kapal.

Nelayan memprotes proyek reklamasi yang dianggap mematikan mata pencaharian mereka.

Faktor lain yang sebelumnya juga dinilai menjadi persoalan adalah posisi kabel laut milik PT PLN yang berada tepat di bawah Pulau G. Padahal, General Manajer PT PLN Distribusi Jakarta Raya Syamsul Huda mengatakan letak kabel laut yang membentang dari bibir pantai ke Kepulauan seribu tak menjadi masalah. 

Menanggapi perbedaan besar dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim yang sama hanya selang tiga bulan tersebut pakar Hukum dan Tata Negara Margarito meminta pemerintah membuka ke publik hasil kajian teknis proyek reklamasi Teluk Jakarta. Perbedaan hasil kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menko Maritim di era Luhut dan Rizal justru menimbulkan pertanyaan masyarakat.

"Institusinya sama. Personel tim gabungannya juga sama. Namun, keputusan yang dikeluarkan dua menteri ini kok beda? Ini kan aneh. Apakah perubahan lingkungan terjadi sedemikian cepat sehingga dalam periode tiga bulan pemerintah berubah pikiran atau ada faktor lain?" katanya.   

Beberapa pihak seperti aktivis lingkungan dan asosiasi nelayan memang memiliki kajiannya sendiri mengenai dampak lingkungan dan ekonomi dari reklamasi Teluk Jakarta. Berdasarkan kajian-kajian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa reklamasi Teluk Jakarta justru akan merugikan baik secara ekonomi – terutama nelayan dan masyarakat pesisir – maupun lingkungan.

Memang bisa saja pihak yang pro terhadap reklamasi berkata bahwa kajian yang dilakukan oleh pihak kontra reklamasi ya pastinya mendukung agenda mereka, yaitu menghentikan proyek reklamasi. Akan tetapi kenyataannya banyak pihak yang cukup netral, yaitu para akademisi dan peneliti, yang juga memperoleh kesimpulan yang sama setelah melakukan kajian terhadap proyek tersebut.

Muslim Muin, Ketua Kelompok Keahlian Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung (ITB), proyek reklamasi bukan hanya akan menguntungkan sebagian kecil orang berduit saja, tapi malahan berpotensi memperparah banjir Jakarta, merusak lingkungan laut, dan mempercepat pendangkalan sungai.

Senada dengan Muslim, Sohei Matsuno, profesor asal Jepang yang mengajar di sebuah universitas Palembang, melalui makalah berjudul “Jakarta Flood Prevention With a True Cause”, menilai proyek itu sangat mahal. Pertama, fondasi tanggul laut Teluk Jakarta lebih dalam ketimbang tanggul Afsluitdijk di Belanda. Artinya, memerlukan biaya jauh lebih besar. Demikian pula biaya pengurukan pulau-pulaunya.

Bisa juga sih kalau mau memaksakan sedikit, berargumen bahwa mungkin para ahli itu salah hitung atau salah kaji. Atau bisa juga berpendapat bahwa mereka bekerja sesuai “agenda” pihak tertentu. Itu sah-sah saja untuk pembelaan diri. Tapi kembali lagi ke kenyataan yang terjadi: Kenapa kajian dari tim yang sama oleh pemerintah sendiri, kok bisa berbalik 180 derajat hasilnya hanya dalam waktu 3 bulan?

Nah, loh!



COMMENTS

loading...
Nama

10 tahun pernikahan,1,14 rumah sakit nakal,1,2 tahun jokowi-JK,2,30 September,1,Aceh,3,Administrasi,1,Agung,1,agus yudhoyono,1,aher,1,ahmad musadeq,1,Ahok,17,Ahok Maju Jalur Partai,4,ahok menghina islam,8,ahok tersangka,1,ahok tidak boleh jadi gubernur,1,ahok tidak ditahan,1,ahok tidak mau cuti,1,Air Zam-zam,1,ajaran islam,1,aksi 2 desember,13,aksi 212,20,aksi 312,1,aksi 412,1,aksi bela islam jilid III,5,aksi damai 212,6,aksi damai bela islam III,6,aksi demo 4 november 2016,6,Akuntnsi,1,al maidah ayat 51,3,alasan ahok tidak ditahan polisi,1,amerika,1,amnesti pajak,1,Anak,5,Anak dan Media,1,anak dan remaja,2,analytics,1,Anies Baswedan,3,automotif,2,ayah muda,1,bachtiar nasir,1,Banjir,1,Bank,1,bantuan langsung tunai,1,barang bekas,1,batubara,1,Bela diri Berhijab,1,Berita,15,Biografi,1,Biografi Tokoh,12,Bisnis,1,bisnis makanan halal di AS,1,blt,1,boy sadikin,1,BPJS Palsu,1,bullying,2,bullying dalam kisah doraemon,1,bullying pada anak,2,buni yani,1,buni yani pengunggah video ahok,1,buni yani tersangka,1,calon gubernur dki,3,Cara,7,Cara Memilih Hewan Kurban,1,cara menghindari bullying,1,che guevara,1,Cium Tangan Politisi,1,cuti kampanye ahok,1,dahlan iskan,1,Dari,1,Dasar,1,demo 2 Desember 2016,1,demo 4 november,2,demo bela islam dan isu makar,1,demo bela islam II,2,demo bela islam III,1,demo BEM seindonesia,1,demo mahasiswa,1,demo tolak pemimpin kafir,1,demo tolak reklamasi,2,Demokrasi,1,Deradikalisasi,1,Detik,1,Dirgahayu TNI,2,dirjen pajak,1,Diusir,1,Donald Trump,3,dosa-dosa bersosial media,1,dukun,2,dukun penipu,2,Dunia Islam,7,dunia mistis,2,Durian Lokal Unggul,1,Ekonomi,4,ekosistem,1,Eksekusi Mati,1,elly risman,6,Email,1,Epilog,1,Erdogan,2,fashion,1,Fethullah Gulen,1,fidel castro,1,fidel castro dies,1,fidel castro meninggal,1,fidel castro wafat,1,Filsafat,1,fotografi,1,gadget,3,Gadget Nokia,1,gafatar,1,Games Terbaru,1,Garam,1,gas air mata,1,Gaya Hidup,3,gaya jilbab,1,Globalisasi,1,GNPF MUI,1,Go-Jek,1,gubernur jawa barat,1,Gula,1,habib rizieq shihab,1,Habibie,4,Haji,4,Haji 2016,1,Hak Asasi Manusia,2,halal haram,1,hari pahlawan,1,hayono isman,1,Hewan,1,Hijab,1,Hoax,1,hujan saat aksi 212,1,Hukum,3,Hutan Indonesia,1,Ibrah Renungan,83,Ideologi,1,Idul Adha,1,Ikan Paus,1,Ilmu,1,ilmu sihir,1,imunisasi,3,Indonesia,3,Indonesia Raya,1,informasi pendidikan,1,Inspirasi,2,Internet,2,ISIS,1,Istri Bung Tomo Tutup Usia,1,Isu Hangat,216,isu makar,1,isu reshuffle Kabinet 2016,2,jajanan anak,1,jajanan berbahaya,1,jajanan sekolah,1,Jalan Raya,1,Jasmani,1,jembatan roboh,1,jilbab,1,jilbab indonesia,1,Joko Widodo,1,Jokowi,2,Jokowi Rombak Kabinet Jilid II,1,jpo pasar minggu roboh,1,jpo roboh,1,kader partai yang membelot di pilkada dki,1,kafir,1,kajian reklamasi,1,Kandungan Vaksin,1,kapolri Tito Karnavian,1,karakteristik korban bullying,1,kartu jakarta pintar,1,kasus penistaan agama,3,kasus vaksin palsu,2,Kata Mutiara Habibie,1,Keamanan Siber,1,Kebudayaan,1,Kebugaran,1,Keislaman,1,kelompok radikal,1,keluarga,2,kemenkes,1,kenapa ahok tidak boleh jadi gubernur,1,Kepemimpinan,1,kerajinan tangan,1,Kerusuhan SARA di Medan,2,Kesehatan,17,Kesehatan Mata,1,Keutamaan,5,kiamat,1,Kisah,1,Kivlan Zein,1,kjp,1,KKR Natal,1,klenik,1,Kolam Renang Unik,1,Komputer,1,Komunikasi,1,konflik suriah,1,Konstitusi,1,Koperasi,1,korban terorisme,1,KPK,1,Kucing,1,Kucing Anggora,1,Kudeta Turki,6,Lingkungan,4,lukas enembe,1,mafia jpo,1,mafia reklame,1,mahesa kurung,1,mahkamah konstitusi,1,Makam Fiktif Di Jakarta,1,makanan halal,1,makna 4 November,1,Malapetaka Duryudana,1,Manajemen,1,Manfaat,1,manfaat daun patah tulang,1,Marketing,1,Masjid,1,Mata,1,Media Sosial,2,megawati soekarnoputri,1,mengenal penipuan skema ponzi,1,menggunakan analytics untuk memenangkan pemilu,1,menjaga kebersihan,1,Metrotv,1,MK,1,MUI,1,Muslim Rohingya,1,Narkoba,1,Nasional,1,Negara,2,ojk,1,Olahraga,40,operasi tangkap tangan KPK,1,Opini,118,Optimalisasi Tax Amnesty Bagi Wajib Pajak dan UMKM,2,Orang Baik,1,orangtua dan anak,3,Organisasi,1,otomotif,2,pahlawan keluarga,1,Pajak,1,Panasbumi,1,pancasila,1,parenting,9,pasangan suami istri,2,Pebalap Lokal Siap Bersaing,1,pegawai ditjen pajak ditangkap KPK,1,pelecehan al quran,1,peluang usaha,1,Pembantaian Muslim,1,pemerintahan jokowi-JK,2,Pemimpin DKI,1,pendidikan,4,pengasuhan anak,7,Pengelolaan Harta,1,pengembang reklamasi,2,Pengertian,34,Pengertian Budaya,1,Pengertian Deradikalisasi,1,Pengertian Pendidikan,1,Pengertian Petahana,1,pengertian provokasi,1,pengertian proxy war,1,pengetahuan,1,pengusaha dan penguasa,1,penipuan,1,penipuan skema piramida,1,Penjarakan Ahok,3,Penutupan Sekolah,1,penyakit akibat tikus,1,penyakit dari sosial media,1,penyakit dari tikus meningkat di musim hujan,1,Perang Narkoba,1,perdukunan,1,Peristia,1,Peristiwa,42,pernikahan,1,pernyataan kapolri tentang demo bela islam III,1,Persis,1,pilkada DKI,4,Pilkada Jakarta 2017,51,Pilpres Amerika,4,PLTU batubara,1,pokemon,2,Polemik Wukuf Di Karbala,1,Politik,20,politik dalam islam,1,Politik Hukum Keamanan,1,politik islam,1,Politik Luar Negeri,1,Polri,1,ponzi scheme,1,Populasi pengguna Internet,1,ppatk,1,praktek perdukunan,1,Predator Anak,1,presiden AS,1,Presiden Joko Widodo,1,Produk Mengandung Babi,1,program cagub DKI,1,program listrik 35.000 MW,1,program perburuan tikus di DKI Jakarta,1,Provokasi,1,psikologi anak,2,Puisi,36,R.A Kartini,1,radikalisme,1,reklamasi teluk jakarta,3,reklamasi untuk siapa,1,renungan,2,Reshuffle Jilid II,7,Reshuffle Kabinet 2016,4,Revisi PP Telekomunikasi,1,Revisi UU Telekomunikasi,1,revolusi jilbab,1,Ridwan Kamil,3,risalah istiqlal,1,rokok,1,ruhut sitompul,1,Rupa,1,Sains,2,sakit jiwa dan sosial media,1,salafi,1,Sampah Jakarta,1,Sandiaga Uno,1,SARA,1,sayembara tikus,1,Sehat secara Islami,1,Sejarah,8,Sejarah Jakarta,1,selingkuh,1,Seni,2,Serba-serbi,4,sertifikat halal,2,seven deadly sins,1,Shalat Tahajud,1,si buni yani,1,Simbol Haji,1,Sistem,1,skema ponzi,1,Soekarno,1,sosial media,1,Sosiologi,1,sosmed,3,Sosok,6,Sri Mulyani,2,stop bullying,2,Suara Mahasiswa Indonesia,1,sugesti,1,sumber energi,1,surat Sri Mulyani,1,Sutan Bhatoegana tutup usia,1,tabligh akbar istiqlal,1,Tanggal Libur 2017,1,Tanjung Balai Medan,2,Tata Cara Berkurban,1,tax amnesty,7,teknologi,8,Telekomunikasi,2,Telkomsel,1,tentang islam,1,terhangat,1,teror perancis 2016,1,Teroris,2,terorisme,2,TNI,1,Tokoh,2,tokoh aksi demo 4 november,1,Tokoh Pers Nasional,1,tokoh-tokoh penistaan agama,2,tolak pemimpin kafir,1,tolak reklamasi,2,Turki,1,uji materi UU Pilkada,1,UNAS,1,Universitas Indonesia,1,unjuk rasa mahasiswa,1,UU sertifikasi produk halal,1,vaksin asli,1,vaksin palsu,5,video,21,wahabisme,1,Wakil Rakyat Main Judi,1,Wiranto,1,Wirausaha,1,wisata,1,Workshop Panasbumi,1,Workshop UI,1,yenny wahid,1,
ltr
item
Ngelmu.com: Hasil Kajian Pemerintah Soal Reklamasi Berubah 180 Derajat dalam 3 Bulan, Kok Bisa?
Hasil Kajian Pemerintah Soal Reklamasi Berubah 180 Derajat dalam 3 Bulan, Kok Bisa?
http://mediajakarta.com/wp-content/uploads/2016/04/antarafoto-reklamasi-di-teluk-jakarta.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-kHYXj_RT_Rg/V9jmkbFkFSI/AAAAAAAABWs/JTINDkZCGO4sp0gqkqKUJ5EFRxqSnQxtQCPcB/s72-c/BEM%2BUI%2B2.jpg
Ngelmu.com
http://www.ngelmu.com/2016/09/hasil-kajian-pemerintah-soal-reklamasi.html
http://www.ngelmu.com/
http://www.ngelmu.com/
http://www.ngelmu.com/2016/09/hasil-kajian-pemerintah-soal-reklamasi.html
true
2232086029491933273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy