6 Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Karikatur berjudul “Rest in Peace (RIP) Penegakan Hukum" karya Hendrikus David Arie

Oleh Almuzzammil Yusuf

Ngekmu.com - Dua tahun berjalannya Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berikut ini kami sampaikan evaluasi dan saran konstruktif terhadap kebijakan politik, hukum, dan keamanan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla:

Pertama, Pemerintahan Jokowi-JK telah mengintervensi terlalu jauh urusan internal partai politik yang berseberangan dengan pemerintah. 

Padahal dalam UU Partai Politik, Kementerian Hukum dan HAM hanya menjalankan keputusan pengadilan dengan menjalankan prosedur administrasi pengesahan partai politik.

Kasus konflik pergantian kepemimpinan di Golkar dan PPP adalah tragedi politik di era Pemerintahan Jokowi-JK yang mengancam iklim demokrasi di Indonesia.

Dalam kasus ini kami menyarankan agar Pemerintahan Jokowi-JK belajar dari Pemerintahan SBY yang lebih moderat dan proporsional dalam menangani konflik internal partai, meskipun bersebrangan dengan Pemerintah pada saat itu.

Kedua, pencabutan 3.143 peraturan daerah oleh Pemerintahan Jokowi-JK tanpa kajian yang komprehensif, transparansi, pelibatan publik, dan koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerah.


Pembatalan Perda tahun ini adalah yang terbanyak untuk kurun waktu satu tahun berjalan. Perda yang dibatalkan termasuk Perda pendidikan gratis seperti Perda Nomor 5 Tahun 2009 Kabupaten Sarolangun Jambi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Gratis serta Perda Nomor 5 Tahun 2014 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tentang Pendidikan Gratis. Padahal sebelumnya Kemendagri mengatakan Perda yang dicabut hanya Perda investasi, retribusi, dan pajak.‎

Dalam hal ini kami menilai Pemerintahan Jokowi-JK kurang menghargai Perda yang merupakan produk politik daerah yang memiliki konteks kearifan lokal. Jika tidak hati-hati, pencabutan perda besar-besaran ini mengancam otonomi masing-masing daerah dan merupakan wujud kegagalan Pemerintahan Jokowi-JK dalam melakukan supervisi, pembinaan, dan koordinasi dengan pemerintahan daerah.

Saran kami kedepan, Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih hati-hati, mengkaji secara komprehensif dan melibatkan publik, terutama akademisi/universitas dan LSM di daerah sebelum mencabut perda.

Ketiga, Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatif mengangkat pejabat negara secara tidak cermat dan inkonsisten. 


Publik mempertanyakan pengangkatan menteri ESDM yang memiliki kewarganegaraan ganda,  pemilihan Jaksa Agung dari unsur partai, dan masuknya menteri dari anggota koalisi baru pemerintahan.

Saran kami, kedepan Pemerintahan Jokowi-JK seharusnya konsisten memilih pejabat negara yang dibutuhkan masyarakat, berintegritas, berkompeten, dan tidak memiliki konflik kepentingan. Hal ini penting untuk menjaga marwah pemerintahan dan NKRI.

Keempat, Presiden Jokowi telah bersikap pasif terhadap perbuatan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI yang mengancam  Pancasila, sila Ketuhananan yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia. 


Sikap diam dan pembiaran Presiden telah membangun interpretasi publik, terutama umat Islam bahwa Presiden melindungi arogansi dan perbuatan penistaan terhadap ayat suci Al Quran yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Ada kesan Presiden telah mencontohkan kepada warga negara, “salah benar teman harus dibela dan dilindungi”.

Saran kami dengan sikap kenegarawanan, Presiden Jokowi seharusnya menyampaikan posisi sikap tegas sebagai Kepala Negara bahwa siapapun penista agama, pemecah persatuan bangsa harus diproses secara hukum meskipun dalam proses pemilihan kepala daerah. Kami berharap Presiden lebih aktif dan secara terbuka meminta Kapolri untuk memproses secara hukum karena negara kita adalah negara hukum.

Pasifnya Presiden dalam kasus ini bernilai negatif bagi publik, terutama umat Islam. Sikap tegas dan keberpihakan Presiden terhadap kebenaran dan hukum ini sangat penting untuk menjaga keutuan bangsa Indonesia.

Kelima, paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi harus segera disusun dan dilaksanakan. 


Saat ini indeks rule of law Indonesia peringkat 52 dan indeks persepsi korupsi pada urutan 88. Kami mempertanyakan realisasi Nawacita Presiden Jokowi No.4 yang menyebutkan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Menurut kami ada 5 hal penting yang harus diperhatikan dalam paket kebijakan hukum Pemerintahan Jokowi-JK diantaranya adalah : (1) adanya konsistensi dan kepastian hukum bagi semua, (2) aparat penegak hukum yang bersih dan profesional, (3) tidak adanya intervensi terhadap penegakan hukum, (4) adanya peningkatan pelayanan publik, dan (5) adanya keteladan pejabat publik dalam melaksanakan putusan hukum. Jika ini tidak diperhatikan maka jangan berharap akan terjadi perbaikan budaya hukum di Indonesia.  

Keenam, Pemerintahan Jokowi-JK telah mengancam independensi dan kebebasan pers dengan memblokir beberapa media online Islam tanpa ketelitian, klarifikasi, dan transparansi. 


Diantaranya arrahmah.com, hidayatullah.com, dakwatuna.com, eramuslim.com, kiblat.net dan media online Islam lainnya. Cara-cara seperti ini mengingatkan kita kembali ke rezim Orde Baru yang refresif dan otoriter.

Seharusnya Pemerintah memberikan peringatan dan mengundang para pengelola website dan berdialog sebelum diblokir. Tidak serta merta merekomendasikan pemblokiran tanpa tolok ukur yang jelas. Selain itu perlu melibatkan para ahli, tokoh agama, ormas Islam serta MUI untuk mengetahui apakah konten dalam website itu menyimpang atau tidak dalam ajaran Islam. Jangan sampai, media yang menyampaikan ayat alquran dan sunah, mengecam kebiadaban Israel dan Barat dianggap radikal. Jika demikian, kedepan eksistensi media informasi dan pendidikan Islam terancam rezim Pemerintahan Jokowi yang menggunakan pasal karet untuk mengebiri umat Islam.

Demikian evaluasi ini kami sampaikan sebagai oposisi loyal, di luar Pemerintahan. Semoga bermanfaat untuk perbaikan politik, hukum, dan keamanan Indonesia di masa yang akan datang.

(end)

Almuzzammil Yusuf adalah anggota Fraksi PKS DPR RI, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dan
Ketua DPP PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan


COMMENTS

loading...
Nama

10 tahun pernikahan,1,14 rumah sakit nakal,1,2 tahun jokowi-JK,2,30 September,1,Administrasi,1,Agung,1,agus yudhoyono,1,aher,1,ahmad musadeq,1,Ahok,17,Ahok Maju Jalur Partai,4,ahok menghina islam,8,ahok tersangka,1,ahok tidak boleh jadi gubernur,1,ahok tidak ditahan,1,ahok tidak mau cuti,1,Air Zam-zam,1,ajaran islam,1,aksi 2 desember,13,aksi 212,20,aksi 312,1,aksi 412,1,aksi bela islam jilid III,5,aksi damai 212,6,aksi damai bela islam III,6,aksi demo 4 november 2016,6,Akuntnsi,1,al maidah ayat 51,3,alasan ahok tidak ditahan polisi,1,amerika,1,amnesti pajak,1,Anak,5,Anak dan Media,1,anak dan remaja,2,analytics,1,Anies Baswedan,3,automotif,2,ayah muda,1,bachtiar nasir,1,Banjir,1,Bank,1,bantuan langsung tunai,1,barang bekas,1,batubara,1,Bela diri Berhijab,1,Berita,15,Biografi,1,Biografi Tokoh,12,Bisnis,1,bisnis makanan halal di AS,1,blt,1,boy sadikin,1,BPJS Palsu,1,bullying,2,bullying dalam kisah doraemon,1,bullying pada anak,2,buni yani,1,buni yani pengunggah video ahok,1,buni yani tersangka,1,calon gubernur dki,3,Cara,7,Cara Memilih Hewan Kurban,1,cara menghindari bullying,1,che guevara,1,Cium Tangan Politisi,1,cuti kampanye ahok,1,dahlan iskan,1,Dari,1,Dasar,1,demo 2 Desember 2016,1,demo 4 november,2,demo bela islam dan isu makar,1,demo bela islam II,2,demo bela islam III,1,demo BEM seindonesia,1,demo mahasiswa,1,demo tolak pemimpin kafir,1,demo tolak reklamasi,2,Demokrasi,1,Deradikalisasi,1,Detik,1,Dirgahayu TNI,2,dirjen pajak,1,Diusir,1,Donald Trump,3,dosa-dosa bersosial media,1,dukun,2,dukun penipu,2,Dunia Islam,6,dunia mistis,2,Durian Lokal Unggul,1,Ekonomi,4,ekosistem,1,Eksekusi Mati,1,elly risman,6,Email,1,Epilog,1,Erdogan,2,fashion,1,Fethullah Gulen,1,fidel castro,1,fidel castro dies,1,fidel castro meninggal,1,fidel castro wafat,1,Filsafat,1,fotografi,1,gadget,3,Gadget Nokia,1,gafatar,1,Games Terbaru,1,Garam,1,gas air mata,1,Gaya Hidup,3,gaya jilbab,1,Globalisasi,1,GNPF MUI,1,Go-Jek,1,gubernur jawa barat,1,Gula,1,habib rizieq shihab,1,Habibie,4,Haji,4,Haji 2016,1,Hak Asasi Manusia,2,halal haram,1,hari pahlawan,1,hayono isman,1,Hewan,1,Hijab,1,Hoax,1,hujan saat aksi 212,1,Hukum,3,Hutan Indonesia,1,Ibrah Renungan,79,Ideologi,1,Idul Adha,1,Ikan Paus,1,Ilmu,1,ilmu sihir,1,imunisasi,3,Indonesia,3,Indonesia Raya,1,informasi pendidikan,1,Inspirasi,2,Internet,2,ISIS,1,Istri Bung Tomo Tutup Usia,1,Isu Hangat,207,isu makar,1,isu reshuffle Kabinet 2016,2,jajanan anak,1,jajanan berbahaya,1,jajanan sekolah,1,Jalan Raya,1,Jasmani,1,jembatan roboh,1,jilbab,1,jilbab indonesia,1,Joko Widodo,1,Jokowi,2,Jokowi Rombak Kabinet Jilid II,1,jpo pasar minggu roboh,1,jpo roboh,1,kader partai yang membelot di pilkada dki,1,kafir,1,kajian reklamasi,1,Kandungan Vaksin,1,kapolri Tito Karnavian,1,karakteristik korban bullying,1,kartu jakarta pintar,1,kasus penistaan agama,3,kasus vaksin palsu,2,Kata Mutiara Habibie,1,Keamanan Siber,1,Kebugaran,1,Keislaman,1,kelompok radikal,1,keluarga,2,kemenkes,1,kenapa ahok tidak boleh jadi gubernur,1,Kepemimpinan,1,kerajinan tangan,1,Kerusuhan SARA di Medan,2,Kesehatan,17,Kesehatan Mata,1,Keutamaan,5,kiamat,1,Kisah,1,kjp,1,klenik,1,Kolam Renang Unik,1,Komputer,1,Komunikasi,1,konflik suriah,1,Konstitusi,1,Koperasi,1,korban terorisme,1,KPK,1,Kucing,1,Kucing Anggora,1,Kudeta Turki,6,Lingkungan,4,lukas enembe,1,mafia jpo,1,mafia reklame,1,mahesa kurung,1,mahkamah konstitusi,1,Makam Fiktif Di Jakarta,1,makanan halal,1,makna 4 November,1,Malapetaka Duryudana,1,Manajemen,1,Manfaat,1,manfaat daun patah tulang,1,Marketing,1,Masjid,1,Mata,1,Media Sosial,2,megawati soekarnoputri,1,mengenal penipuan skema ponzi,1,menggunakan analytics untuk memenangkan pemilu,1,menjaga kebersihan,1,Metrotv,1,MK,1,MUI,1,Muslim Rohingya,1,Narkoba,1,Nasional,1,Negara,2,ojk,1,Olahraga,40,operasi tangkap tangan KPK,1,Opini,116,Optimalisasi Tax Amnesty Bagi Wajib Pajak dan UMKM,2,Orang Baik,1,orangtua dan anak,3,Organisasi,1,otomotif,2,pahlawan keluarga,1,Pajak,1,Panasbumi,1,pancasila,1,parenting,9,pasangan suami istri,2,Pebalap Lokal Siap Bersaing,1,pegawai ditjen pajak ditangkap KPK,1,pelecehan al quran,1,peluang usaha,1,Pembantaian Muslim,1,pemerintahan jokowi-JK,2,Pemimpin DKI,1,pendidikan,4,pengasuhan anak,7,Pengelolaan Harta,1,pengembang reklamasi,2,Pengertian,33,Pengertian Budaya,1,Pengertian Deradikalisasi,1,Pengertian Pendidikan,1,Pengertian Petahana,1,pengertian provokasi,1,pengertian proxy war,1,pengetahuan,1,pengusaha dan penguasa,1,penipuan,1,penipuan skema piramida,1,Penjarakan Ahok,3,Penutupan Sekolah,1,penyakit akibat tikus,1,penyakit dari sosial media,1,penyakit dari tikus meningkat di musim hujan,1,Perang Narkoba,1,perdukunan,1,Peristia,1,Peristiwa,35,pernikahan,1,pernyataan kapolri tentang demo bela islam III,1,Persis,1,pilkada DKI,4,Pilkada Jakarta 2017,51,Pilpres Amerika,4,PLTU batubara,1,pokemon,2,Polemik Wukuf Di Karbala,1,Politik,20,politik dalam islam,1,Politik Hukum Keamanan,1,politik islam,1,Politik Luar Negeri,1,Polri,1,ponzi scheme,1,Populasi pengguna Internet,1,ppatk,1,praktek perdukunan,1,Predator Anak,1,presiden AS,1,Presiden Joko Widodo,1,Produk Mengandung Babi,1,program cagub DKI,1,program listrik 35.000 MW,1,program perburuan tikus di DKI Jakarta,1,Provokasi,1,psikologi anak,2,Puisi,33,R.A Kartini,1,radikalisme,1,reklamasi teluk jakarta,3,reklamasi untuk siapa,1,renungan,2,Reshuffle Jilid II,7,Reshuffle Kabinet 2016,4,Revisi PP Telekomunikasi,1,Revisi UU Telekomunikasi,1,revolusi jilbab,1,Ridwan Kamil,3,risalah istiqlal,1,rokok,1,ruhut sitompul,1,Rupa,1,Sains,2,sakit jiwa dan sosial media,1,salafi,1,Sampah Jakarta,1,Sandiaga Uno,1,SARA,1,sayembara tikus,1,Sehat secara Islami,1,Sejarah,8,Sejarah Jakarta,1,selingkuh,1,Seni,2,Serba-serbi,4,sertifikat halal,2,seven deadly sins,1,Shalat Tahajud,1,si buni yani,1,Simbol Haji,1,Sistem,1,skema ponzi,1,Soekarno,1,sosial media,1,Sosiologi,1,sosmed,3,Sosok,3,Sri Mulyani,2,stop bullying,2,Suara Mahasiswa Indonesia,1,sugesti,1,sumber energi,1,surat Sri Mulyani,1,Sutan Bhatoegana tutup usia,1,tabligh akbar istiqlal,1,Tanggal Libur 2017,1,Tanjung Balai Medan,2,Tata Cara Berkurban,1,tax amnesty,7,teknologi,8,Telekomunikasi,2,Telkomsel,1,tentang islam,1,terhangat,1,teror perancis 2016,1,Teroris,2,terorisme,2,TNI,1,Tokoh,2,tokoh aksi demo 4 november,1,Tokoh Pers Nasional,1,tokoh-tokoh penistaan agama,2,tolak pemimpin kafir,1,tolak reklamasi,2,Turki,1,uji materi UU Pilkada,1,UNAS,1,Universitas Indonesia,1,unjuk rasa mahasiswa,1,UU sertifikasi produk halal,1,vaksin asli,1,vaksin palsu,5,video,17,wahabisme,1,Wakil Rakyat Main Judi,1,Wiranto,1,Wirausaha,1,wisata,1,Workshop Panasbumi,1,Workshop UI,1,yenny wahid,1,
ltr
item
Ngelmu.com: 6 Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
6 Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
https://3.bp.blogspot.com/-vDFD0B3AiGs/WAlBrtFhiqI/AAAAAAAAHbI/oM8cPWNtJu8U3-5YWCtpAR_OFvG41NfGQCLcB/s640/karikatur%2Bpolitik%2Bdan%2Bhukum.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-vDFD0B3AiGs/WAlBrtFhiqI/AAAAAAAAHbI/oM8cPWNtJu8U3-5YWCtpAR_OFvG41NfGQCLcB/s72-c/karikatur%2Bpolitik%2Bdan%2Bhukum.jpg
Ngelmu.com
http://www.ngelmu.com/2016/10/6-evaluasi--jokowi-jk-di-polhukam.html
http://www.ngelmu.com/
http://www.ngelmu.com/
http://www.ngelmu.com/2016/10/6-evaluasi--jokowi-jk-di-polhukam.html
true
2232086029491933273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy