Politik Simulacra dan Krisis di Depan Mata

SHARE:


Oleh Ubedilah Badrun*

Ngelmu.com - Indonesia memasuki episode politik simulacra. Politik yang diproduksi oleh sebuah industri komunikasi massa yang mengaburkan fakta melalui konstruksi realitas semu secara masif. Sebuah episode industri politik yang menghadirkan pemimpin melalui proses pencitraan yang masif.

Simulacra adalah sebuah terminologi Jean Baudrillard (1929-2007), seorang sosiolog politik Prancis ketika menggambarkan realitas semu. Bagi Jean Baudrilllard dalam bukunya Simulacra and Simulation (1981), manusia abad kontemporer hidup dalam dunia simulacra (gambar atau citra).

Manusia saat ini hidup dalam dunia yang penuh dengan simulasi, hampir tidak ada yang nyata di luar simulasi, tidak ada yang asli yang dapat ditiru. Kebudayaan industri menyamarkan jarak antara fakta dan informasi, antara informasi dan entertainment, antara entertainment dan kepentingan politik.

Masyarakat tidak sadar akan pengaruh citra (signs/simulacra), hal ini membuat masyarakat kerap kali– mencoba hal yang baru yang ditawarkan oleh keadaan simulacra– untuk membeli, bekerja, dan lain-lain termasuk misalnya untuk memilih Presiden, Gubernur, Walikota, maupun Bupati.

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dahsyat saat ini, realitas telah hilang dan kebenaran seringkali menguap.

Realitas tidak hanya diceritakan, direpresentasikan, dan disebarluaskan, tetapi kini dapat direkayasa, dibuat dan dicitrakan. Realitas buatan ini bercampur-baur, silang sengkarut menandakan datangnya episode baru dinamika manusia topeng.

Simulacra telah mengaburkan dan mengikis perbedaan antara yang nyata dengan yang imajiner, yang benar dengan yang palsu. Maaf jika terpaksa saya harus sebutkan bahwa Jokowi adalah contoh menarik produk politik simulacra yang patut dikupas.

Jokowi 'Manusia Suci' Produk Simulacra


Dua tahun lalu Jokowi hadir sebagai pemimpin mekanik (produk simulacra), bukan pemimpin organik (produk alamiah). Sebagai pemimpin mekanik, kehadirannya telah memutus mata rantai munculnya pemimpin dari kalangan darah biru dan feodal. Kehadiran Jokowi memutus dominasi keluarga dan koneksi dari 'Cendana', 'Teuku Umar', dan 'Cikeas'. Spirit demokrasi yang meluas pada dua tahun lalu bersatu dengan spirit memutus mata rantai pemimpin dari kalangan darah biru dan feodal.

Posisi itulah yang membuat Jokowi direspon oleh kelompok kritis dari lapisan sosial baru yang non keluarga dan non koneksi 'Cendana', 'Teuku Umar' dan 'Cikeas'. Mereka dulunya aktivis kritis tetapi karena bukan darah biru maka mobilitas vertikalnya mengalami hambatan. Kehadiran Jokowi seperti jawaban dari problem penderitaan mobilitas vertikal politik kelompok itu.

Menariknya respon tersebut seiring berjalannya waktu terjadi secara berlebihan bahkan terkadang sering kehilangan nalar kritisnya. Jokowi diposisikan mendekati 'orang suci' atau seolah-olah suci. Karena diposisikan mendekati 'orang suci' maka seluruh perilaku dan kebijakanya diyakini sebagai perilaku dan kebijakan 'orang suci'.

Jokowi diposisikan tidak pernah bersalah, orang - orang di sekitarnyalah yang salah. Cara pandang dan konstruksi sosial demikian itulah yang kemudian memberi ruang terbuka bagi Jokowi melakukan tindakan apapun dianggap benar, termasuk terkait dengan perundang-undangan. Ini mungkin yang dinilai sebagai ' hukum bisa dikaburkan' oleh kekuasaan.

Contoh hukum bisa dikaburkan di antaranya adalah hukum pajak, yang secara konstitusional (UUD 1945) membayar pajak itu  hukum nya wajib bagi setiap warga negara atau lembaga yang menjadi subyek hukum wajib pajak, tetapi di era  rezim Jokowi-JK ini hukum wajib membayar pajak tersebut menjadi kabur setelah para wajib pajak yang kewajiban pajaknya milyaran atau triliunan diampuni hanya membayar 2 % saja. Ini dilakukan melalui UU pengampunan pajak (Tax Amnesty). Undang-undang tercepat dibuat dan termahal sepanjang sejarah republik.

Contoh lainya adalah PP 78 tahun 2015, PP tersebut bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Undang Undang tersebut dikemukakan bahwa penetapan upah minimum dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan yang terdiri atas perwakilan pengusaha, buruh, dan pemerintah. Tetapi di PP 78 tahun 2015 yang dibuat Jokowi - JK disebutkan bahwa besaran upah minimum pada tahun tertentu dihitung berdasarkan formula upah minimum tahun sebelumnya ditambah {upah minimum tahun sebelumnya dikali (inflasi tahun sebelumnya ditambah angka pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya)}. Ini secara sistemik menguntungkan pemilik modal dan terus membuat buruh miskin. Ini pengaburan makna UU no 13 tahun 2003.

Izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia juga melanggar UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Dasar hukum izin tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen) ESDM. UU No 4 tahun 2009 telah dikaburkan makna dan implementasinya.

Contoh lain misalnya di DKI Jakarta, tentang dugaan korupsi pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat oleh Pemprov DKI Jakarta, beberapa waktu lalu. Meski Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengaudit dan menyatakan terdapat kerugian negara akibat pembelian sebagian lahan tersebut. Tidak ada kabar mengenai tindaklanjut kasus tersebut. Padahal, kasus itu telah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK membuka peluang untuk publik menyimpulkan bahwa KPK mengaburkan makna penegakan hukum.

Pertanyaanya adalah mengapa Anggota DPR diam ketika Undang-Undang dikaburkan implementasinya atau dilanggar Presiden? Mengapa KPK tidak merespon serius data BPK?

Jawabanya adalah karena DPR dan KPK juga sama-sama produk Simulacra politik. Bukankah anggota DPR dikendalikan Ketua umum partai? dan ketua umum partai politik sudah gemar bermain simulacra dengan Presiden? Bukankah KPK dibuat melalui tim seleksi yang diangkat presiden? dan calon komisioner KPK harus melalui fit and proper test yang dilakukan DPR?

Lalu apakah anggota DPR yang melakukan fit and proper test bebas dari intervensi ketua umum partai? Pada saat yang sama DPR dan KPK takut dibully oleh pasukan simulacra (semu) yang gemar memproduksi akun ganda jamak yang siap menyerang setiap langkah kritik terhadap Presiden. Situasi simulacra ini pelan tapi pasti memunculkan ketidakpercayaan rakyat yang makin meluas pada Presiden, DPR, KPK dan pada para penegak hukum lainya.

Krisis di Depan Mata


Hal paling menyedihkan dari situasi ini adalah kehadiran Jokowi sebagai anti tesis dari dominasi keluarga dan koneksi 'Cendana', 'Teuku Umar' dan 'Cikeas' justru tidak membuat rakyat makin sejahtera tetapi lebih menguntungkan pemilik modal besar, faktanya lebih senang mengerjakan proyek-proyek mega infrastruktur. Maka fakta ini membuktikan benarnya analisis bahwa yang terjadi saat ini adalah  politik simulacra yang dikendalikan pemilik modal besar.

Demikian juga hukum, terjadi simulacra dalam penafsiran dan penegakkannya sebagaimana contoh dalam narasi di atas. Simulacra kebijakan ekonomi yang dibungkus dalam 14 paket kebijakan tidak berjalan sistematis, bahkan terkesan sporadis dan hanya jelas di atas kertas tetapi tidak jelas diimplementasi dan hasilnya. Sampai saat ini belum ada publikasi sistematis untuk mengukur keberhasilan paket kebijakan tersebut. Kebijakan nampak sebagai tameng simulacra yang dikemas apik. Ini situasi yang membuat menteri keuangan Sri Mulyani mengeluhkan denyut ekonomi nasional melemah.

Hiruk-pikuk respon Jokowi yang lamban terkait demonstrasi 4 November juga simulacra politik. Sejak reshuffle kabinet jilid 2 Jokowi mulai kehilangan keaslianya yang dulu ditunjukan pada dua tahun lalu saat masih memimpin Jakarta dan awal-awal menjadi Presiden.

Saat ini Jokowi senang dengan agenda-agenda simbolik (simulacra). Mengajak rakyat ke istana untuk berdendang pada 28 oktober malam, bertemu Prabowo naik kuda bersama untuk secara simbolik diabadikan dan bebas ditafsirkan publik, meninggalkan istana saat jutaan rakyat ingin bertemu dan lebih senang simbolik mengunjungi proyek kereta bandara, mengundang ulama di istana, mendadak ke mabes tentara, markas Kopassus, markas brimob dan marinir.

Itu semua adalah simulacra sebab realitas sebenarnya yang terjadi pada bangsa ini tidak ditangani secara lebih serius misalnya terkait kesenjangan sosial ekonomi. Jika problem kesenjangan sosial ekonomi ini tidak direspon dan tidak ditangani dengan baik, maka kita sedang menuju situasi krisis yang dapat membahayakan republik ini.

Saat ini kesenjangan antara si kaya dan miskin angkanya justru meningkat. Sebagai catatan untuk dicermati bahwa dua tahun sebelum pecahnya ledakan kerusuhan berbasis rasial pada tahun 1998 rasio Gini berada di angka 0,35. Coba bandingkan dengan saat ini, rasio gini per Maret 2016 tercatat 0,39. Artinya kesenjangan justru makin melebar dan mengkhawatirkan.

Jakarta sebagai miniatur Indonesia patut dicermati. Rasio Gini Jakarta kini sebesar 0,41 tergolong tinggi dibanding daerah lainnya. Angka ini belum melihat kesenjangan pendapatan di wilayah Jakarta Utara yang sempat rusuh pada 4 november lalu.

Gambarannya sangat sederhana. Rumah mewah berdiri tegak di Pluit sementara itu  dua tahun terakhir banyak warga miskin yang mengalami penggusuran dan kehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi yang timpang dapat memicu situasi sosial yang tidak menguntungkan bagi negara.

Kesenjangan memang ibarat bom waktu, terlebih perekonomian sedang mengalami kelesuan. Lapangan pekerjaan terus menyusut seiring dengan fenomena deindustrialisasi atau menurunnya porsi industri manufaktur terhadap total PDB. Saat ini porsi industri hanya dikisaran 20% dari total perekonomian. Jumlah perusahaan besar dan sedang juga mengalami penurunan tajam dari 25.694 di 2008 menjadi 23.744 perusahaan di 2014 (Bhima Yudistira, Indef, 2016).

Jangan lupa juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah terjadi pada puluhan ribu buruh, pengangguran lulusan SMK yang mencapai 1.3 juta (BPS,2016) juga fakta yang tidak bisa diabaikan begitu saja ditutupi dengan simulacra politik.

Melemahnya nilai tukar rupiah hingga 13.485 per dolar AS pada 11 November 2016 dan tidak banyak yang bisa dilakukan BI dalam mengendalikan nilai tukar menunjukan posisi rupiah seperti tanpa kendali stabilitas (Kusfiardi,Puspol Indonesia,2016).

Utang luar negeri yang terus membengkak juga problem yang terus membebani APBN.  Hingga akhir September 2016, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 3.444,82 triliun. Naik Rp 6,53 triliun dibandingkan akhir Agustus 2016, yaitu Rp 3.438,29 triliun. Mengutip data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Oktober,2016), total pembayaran cicilan utang pemerintah pada Januari hingga September 2016 adalah Rp 398,107 triliun.

Sekitar awal Desember nanti pemerintah memerlukan kurang lebih 80 Triliun untuk melanjutkan proyek infrastruktur, kecenderunganya pemerintah cukup kesulitan untuk mendapat suntikan pinjaman.

Geopolitik internasional pasca terpilihnya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat juga turut mempengaruhi situasi ekonomi global yang juga berdampak pada Indonesia. Ini sesungguhnya situasi berbahaya bagi kondisi ekonomi Indonesia.

Pada saat yang sama tensi sosial (social tention) bangsa ini sedang meninggi akibat peristiwa pulau seribu 27 september yang mendorong demonstrasi besar jutaan rakyat pada 4 november 2016 lalu.

Ketegangan di antara elit politik juga nampak meninggi pasca pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ada aktor politik di belakang demonstrasi 4 november.

Rakyat sesungguhnya sudah "muak" dipertontonkan dengan berbagai perilaku politik simulacra (maaf terpaksa saya gunakan kata "muak" karena itulah bahasa yang diekspresikan rakyat).

Realitas problem sosial, ekonomi dan politik yang sedemikian kompleks sebagaimana dijelaskan di atas tidak bisa dijawab Jokowi dengan simulacra politik, hentikanlah politik simulacra itu, politik pencitraan sudah waktunya berakhir.

Tentu realitas ini telah menjadi beban Jokowi yang hanyut terbuai bersama simulacra politik. Mampukah Jokowi mengelola dan mengatasi situasi berat ini? Jika tidak berhasil maka krisis pada skala yang lebih berat akan hadir di depan mata. Semoga itu tidak terjadi.

*Analis Sosial Politik UNJ, Direktur Eksekutif Puspol Indonesia.

COMMENTS

Nama

10 tahun pernikahan,1,14 rumah sakit nakal,1,2 tahun jokowi-JK,2,30 September,1,Administrasi,1,Agung,1,agus yudhoyono,1,aher,1,ahmad musadeq,1,Ahok,17,Ahok Maju Jalur Partai,4,ahok menghina islam,8,ahok tersangka,1,ahok tidak boleh jadi gubernur,1,ahok tidak ditahan,1,ahok tidak mau cuti,1,Air Zam-zam,1,ajaran islam,1,aksi 2 desember,13,aksi 212,19,aksi 312,1,aksi bela islam jilid III,5,aksi damai 212,6,aksi damai bela islam III,6,aksi demo 4 november 2016,6,Akuntnsi,1,al maidah ayat 51,3,alasan ahok tidak ditahan polisi,1,amerika,1,amnesti pajak,1,Anak,5,Anak dan Media,1,anak dan remaja,2,analytics,1,Anies Baswedan,3,automotif,2,ayah muda,1,bachtiar nasir,1,Banjir,1,Bank,1,bantuan langsung tunai,1,barang bekas,1,batubara,1,Bela diri Berhijab,1,Berita,15,Biografi,1,Biografi Tokoh,12,Bisnis,1,bisnis makanan halal di AS,1,blt,1,boy sadikin,1,BPJS Palsu,1,bullying,2,bullying dalam kisah doraemon,1,bullying pada anak,2,buni yani,1,buni yani pengunggah video ahok,1,buni yani tersangka,1,calon gubernur dki,3,Cara,7,Cara Memilih Hewan Kurban,1,cara menghindari bullying,1,che guevara,1,Cium Tangan Politisi,1,cuti kampanye ahok,1,dahlan iskan,1,Dari,1,Dasar,1,demo 2 Desember 2016,1,demo 4 november,2,demo bela islam dan isu makar,1,demo bela islam II,2,demo bela islam III,1,demo BEM seindonesia,1,demo mahasiswa,1,demo tolak pemimpin kafir,1,demo tolak reklamasi,2,Demokrasi,1,Deradikalisasi,1,Detik,1,Dirgahayu TNI,2,dirjen pajak,1,Diusir,1,Donald Trump,3,dosa-dosa bersosial media,1,dukun,2,dukun penipu,2,Dunia Islam,6,dunia mistis,2,Durian Lokal Unggul,1,Ekonomi,4,ekosistem,1,Eksekusi Mati,1,elly risman,6,Email,1,Epilog,1,Erdogan,2,fashion,1,Fethullah Gulen,1,fidel castro,1,fidel castro dies,1,fidel castro meninggal,1,fidel castro wafat,1,Filsafat,1,fotografi,1,gadget,3,Gadget Nokia,1,gafatar,1,Games Terbaru,1,Garam,1,gas air mata,1,Gaya Hidup,3,gaya jilbab,1,Globalisasi,1,GNPF MUI,1,Go-Jek,1,gubernur jawa barat,1,Gula,1,habib rizieq shihab,1,Habibie,4,Haji,4,Haji 2016,1,Hak Asasi Manusia,2,halal haram,1,hari pahlawan,1,hayono isman,1,Hewan,1,Hijab,1,Hoax,1,Hukum,3,Hutan Indonesia,1,Ibrah Renungan,76,Ideologi,1,Idul Adha,1,Ikan Paus,1,Ilmu,1,ilmu sihir,1,imunisasi,3,Indonesia,3,Indonesia Raya,1,informasi pendidikan,1,Inspirasi,2,Internet,2,ISIS,1,Istri Bung Tomo Tutup Usia,1,Isu Hangat,204,isu makar,1,isu reshuffle Kabinet 2016,2,jajanan anak,1,jajanan berbahaya,1,jajanan sekolah,1,Jalan Raya,1,Jasmani,1,jembatan roboh,1,jilbab,1,jilbab indonesia,1,Joko Widodo,1,Jokowi,2,Jokowi Rombak Kabinet Jilid II,1,jpo pasar minggu roboh,1,jpo roboh,1,kader partai yang membelot di pilkada dki,1,kafir,1,kajian reklamasi,1,Kandungan Vaksin,1,kapolri Tito Karnavian,1,karakteristik korban bullying,1,kartu jakarta pintar,1,kasus penistaan agama,3,kasus vaksin palsu,2,Kata Mutiara Habibie,1,Keamanan Siber,1,Kebugaran,1,Keislaman,1,kelompok radikal,1,keluarga,2,kemenkes,1,kenapa ahok tidak boleh jadi gubernur,1,Kepemimpinan,1,kerajinan tangan,1,Kerusuhan SARA di Medan,2,Kesehatan,17,Kesehatan Mata,1,Keutamaan,5,kiamat,1,Kisah,1,kjp,1,klenik,1,Kolam Renang Unik,1,Komputer,1,Komunikasi,1,konflik suriah,1,Konstitusi,1,Koperasi,1,korban terorisme,1,KPK,1,Kucing,1,Kucing Anggora,1,Kudeta Turki,6,Lingkungan,4,lukas enembe,1,mafia jpo,1,mafia reklame,1,mahesa kurung,1,mahkamah konstitusi,1,Makam Fiktif Di Jakarta,1,makanan halal,1,makna 4 November,1,Malapetaka Duryudana,1,Manajemen,1,Manfaat,1,manfaat daun patah tulang,1,Marketing,1,Masjid,1,Mata,1,Media Sosial,2,megawati soekarnoputri,1,mengenal penipuan skema ponzi,1,menggunakan analytics untuk memenangkan pemilu,1,menjaga kebersihan,1,Metrotv,1,MK,1,MUI,1,Muslim Rohingya,1,Narkoba,1,Nasional,1,Negara,2,ojk,1,Olahraga,40,operasi tangkap tangan KPK,1,Opini,114,Optimalisasi Tax Amnesty Bagi Wajib Pajak dan UMKM,2,Orang Baik,1,orangtua dan anak,3,Organisasi,1,otomotif,2,pahlawan keluarga,1,Pajak,1,Panasbumi,1,pancasila,1,parenting,9,pasangan suami istri,2,Pebalap Lokal Siap Bersaing,1,pegawai ditjen pajak ditangkap KPK,1,pelecehan al quran,1,peluang usaha,1,Pembantaian Muslim,1,pemerintahan jokowi-JK,2,Pemimpin DKI,1,pendidikan,4,pengasuhan anak,7,Pengelolaan Harta,1,pengembang reklamasi,2,Pengertian,33,Pengertian Budaya,1,Pengertian Deradikalisasi,1,Pengertian Pendidikan,1,Pengertian Petahana,1,pengertian provokasi,1,pengertian proxy war,1,pengetahuan,1,pengusaha dan penguasa,1,penipuan,1,penipuan skema piramida,1,Penjarakan Ahok,3,Penutupan Sekolah,1,penyakit akibat tikus,1,penyakit dari sosial media,1,penyakit dari tikus meningkat di musim hujan,1,Perang Narkoba,1,perdukunan,1,Peristia,1,Peristiwa,34,pernikahan,1,pernyataan kapolri tentang demo bela islam III,1,Persis,1,pilkada DKI,4,Pilkada Jakarta 2017,51,Pilpres Amerika,4,PLTU batubara,1,pokemon,2,Polemik Wukuf Di Karbala,1,Politik,20,politik dalam islam,1,Politik Hukum Keamanan,1,politik islam,1,Politik Luar Negeri,1,Polri,1,ponzi scheme,1,Populasi pengguna Internet,1,ppatk,1,praktek perdukunan,1,Predator Anak,1,presiden AS,1,Presiden Joko Widodo,1,Produk Mengandung Babi,1,program cagub DKI,1,program listrik 35.000 MW,1,program perburuan tikus di DKI Jakarta,1,Provokasi,1,psikologi anak,2,Puisi,33,R.A Kartini,1,radikalisme,1,reklamasi teluk jakarta,3,reklamasi untuk siapa,1,renungan,2,Reshuffle Jilid II,7,Reshuffle Kabinet 2016,4,Revisi PP Telekomunikasi,1,Revisi UU Telekomunikasi,1,revolusi jilbab,1,Ridwan Kamil,3,risalah istiqlal,1,rokok,1,ruhut sitompul,1,Rupa,1,Sains,2,sakit jiwa dan sosial media,1,salafi,1,Sampah Jakarta,1,Sandiaga Uno,1,SARA,1,sayembara tikus,1,Sehat secara Islami,1,Sejarah,8,Sejarah Jakarta,1,selingkuh,1,Seni,2,Serba-serbi,4,sertifikat halal,2,seven deadly sins,1,Shalat Tahajud,1,si buni yani,1,Simbol Haji,1,Sistem,1,skema ponzi,1,Soekarno,1,sosial media,1,Sosiologi,1,sosmed,3,Sosok,3,Sri Mulyani,2,stop bullying,2,Suara Mahasiswa Indonesia,1,sugesti,1,sumber energi,1,surat Sri Mulyani,1,Sutan Bhatoegana tutup usia,1,tabligh akbar istiqlal,1,Tanggal Libur 2017,1,Tanjung Balai Medan,2,Tata Cara Berkurban,1,tax amnesty,7,teknologi,8,Telekomunikasi,2,Telkomsel,1,tentang islam,1,terhangat,1,teror perancis 2016,1,Teroris,2,terorisme,2,TNI,1,Tokoh,2,tokoh aksi demo 4 november,1,Tokoh Pers Nasional,1,tokoh-tokoh penistaan agama,2,tolak pemimpin kafir,1,tolak reklamasi,2,Turki,1,uji materi UU Pilkada,1,UNAS,1,Universitas Indonesia,1,unjuk rasa mahasiswa,1,UU sertifikasi produk halal,1,vaksin asli,1,vaksin palsu,5,video,17,wahabisme,1,Wakil Rakyat Main Judi,1,Wiranto,1,Wirausaha,1,wisata,1,Workshop Panasbumi,1,Workshop UI,1,yenny wahid,1,
ltr
item
Ngelmu.com: Politik Simulacra dan Krisis di Depan Mata
Politik Simulacra dan Krisis di Depan Mata
https://3.bp.blogspot.com/-NpY73kEymEE/WCk0CPOIPwI/AAAAAAAAIHo/3W98ihjN4GkZeulOz2i_3aTrzccielx6QCLcB/s640/simulacra.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NpY73kEymEE/WCk0CPOIPwI/AAAAAAAAIHo/3W98ihjN4GkZeulOz2i_3aTrzccielx6QCLcB/s72-c/simulacra.jpg
Ngelmu.com
http://www.ngelmu.com/2016/11/politik-simulacra-dan-krisis-di-depan.html
http://www.ngelmu.com/
http://www.ngelmu.com/
http://www.ngelmu.com/2016/11/politik-simulacra-dan-krisis-di-depan.html
true
2232086029491933273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy